KECAMATAN CIKEMBAR

Profil & Potensi
Kecamatan Cikembar
Kabupaten Sukabumi

Berita Kita


view:  full / summary

Kementerian Pertanian Uji Laboratorium Pupuk Palsu dari Sukabumi

Posted by [email protected] on March 6, 2017 at 1:20 AM Comments comments (0)


Kementerian Pertanian akan menguji tiga jenis pupuk yang diduga palsu di laboratorium pabrik yang berlokasi di Jalan Pangleseran-Babakan, Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (2/3/2017) siang.

 

"Untuk mengetahui palsu atau tidaknya pupuk ini akan dilakukan uji mutu di laboratorium,'' kata Taman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, kepada wartawan di sela penggeledahan pabrik bersama Tim Penyidik Tipideksus, Bareskrim, Mabes Polri, Kamis siang.

 

Pengujian pupuk tersebut menyusul ditangkapnya seorang distributor dan tiga pembuat pupuk palsu oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri pada Februari 2017 lalu. Pembuatan pupuk tersebut berlokasi di Sukabumi.

 

Keempat tersangka kasus tersebut antara lain M (distributor) dan E, ML serta R, sebagai pembuat pupuk.

 

Tersangka E merupakan pemilik pabrik pembuatan pupuk yang berlokasi di Sukabumi. Produksi pupuk yang diduga palsu itu bermerek Berlian dan TS.

 

Baca juga: Hanya Bermodal Rp 12.000, Pupuk Palsu Dijual ke Petani Rp 120.000

 

Menurut Taman hasil uji mutu dari laboratorium itulah yang akan bicara, dan akan membuktikan komposisi dalam kandungan pupuk tersebut. Nanti akan diketahui formulasi kandungan tersebut termasuk golongan pupuk organik, pupuk nonorganik atau pembenah tanah.

 

''Nanti ada standar teknis yang akan kita terapkan dalam kategori pupuk tersebut,'' ujar sarjana pertanian yang sehari-hari bertugas di Direktorat Pupuk dan Pestisida.

 

Terkait nomor registrasi dalam karung pupuk palsu itu, lanjut dia, memang terdaftar di Kementerian Pertanian. Namun saat pupuk itu diproduksi, izin tersebut sudah kedaluarsa dan mungkin dalam proses perpanjangan.

 

''Dalam perizinannya, jenis pupuk yang dibuat dolomit. Namun pemilik ini sempat terjerat perkara sama, dan baru keluar tahanan. Saat perkara yang lalu memproduksi jenis pupuk NPK,'' tutur dia.

 

Pantauan Kompas.com saat ini pabrik pembuatan pupuk yang diduga palsu ini telah dipasangi garis polisi oleh Tim Penyidik Tipideksus, Bareskrim, Mabes Polri. Pabrik ini berlokasi di pinggir Jalan Pangleseran-Babakan, sekitar tanjakan Lengka.


Puting Beliung di Sukabumi

Posted by [email protected] on January 9, 2012 at 6:25 PM Comments comments (0)


SUKABUMI (Pos Kota) – Empat rumah rusak akibat angin puting beliung di Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (9/1) siang. Tidak ada korban jiwa. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo menuturkan untuk kerugian akibat sapuan angin putting beliung tersebut masih dihitung. “Kita sudah mengirimkan bantuan kepada para korban berupa sembilan bahan pokok. Di samping itu, kita juga menugaskan untuk memantau perkembangan bencana. Tindakan ini antisipasi adanya bencana susulan,” terangnya. Di lain sisi, Usman juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca ekstrim seperti tingginya curah hujan belakangan terakhir. Soalnya, bencana alam dengan cuaca ektsrim seperti sekarang ini cukup sulit diprediksi.(sule/b)


sumber : http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2012/01/09/puting-beliung-di-sukabumi

Botram di Selabintana Sukabumi

Posted by [email protected] on August 1, 2011 at 11:15 PM Comments comments (0)

Bulan Ramadhan 1432 H telah tiba....Muslim dan Muslimah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya....


Termasuk Karyawan Kantor Kecamatan Cikembar berbenah diri mempersiapkannya....salah satu kegiatan yang diadakan oleh karyawan Kecamatan Cikembar adalah acara silaturahmi sambil makan bersama di tempat yang sejuk (istilah kerennya "Botram")....


Tepatnya tanggal 29 Juli 2011, hari Jum'at jam 14.00 WIB, Karyawan Kantor Kecamatan Cikembar melaksanakan kegiatan rekreasi ke Selabintana....


Kegiatan yang dilakukan yaitu : Makan bersama, lomba - lomba : balap karung, makan krupuk, klereng, joged yang diikuti oleh dewasa maupun anak-anak....


Bagaimana meriahnya acara ini ? yuk kita lihat fotonya !!


ayok kita makan.....!!!!!:P




ayo semangat......!!!!!:lol:



awas jatuh buuuu....!!!!:D





eta calangap meni ageunngg......:lol:




ayo de......keun bae eweuh hadiahan ge..........!!!!:P:lol::D


Ok......itulah sebagian foto yang menggambarkan semangat ramadhan karyawan kantor kecamatan cikembar dan keluarga...Selamat Datang Ramadhan......Semoga membawa keberkahan bagi kita semua...Aminnnn!!!

Kurang Dana, E-KTP Terancam Tak Jalan

Posted by [email protected] on July 28, 2011 at 11:27 PM Comments comments (0)

MALANG, KOMPAS.com ? Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang siap direalisasikan pada tahun 2011 untuk Kota Malang, Jawa Timur, terancam tak bisa direalisasikan. Pasalnya, dana yang dianggarkan tak mencukupi.


Kekurangan dana tersebut cukup "menghantui" pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Malang. "Kami dihantui kekurangan dana yang dianggarkan untuk e-KTP itu," kata Kepala Dispanduk Capil Kota Malang, Rachman Nurmala, Kamis (28/7/2011).


Rachman khawatir program e-KTP di Kota Malang itu tak bisa direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan. Sebab, biaya operasional yang seharusnya disediakan Pemkot Malang sebesar Rp 1,9 miliar tidak tersedia dalam APBD 2011.


"Tidak ada pos anggaran untuk e-KTP ini karena memang masih belum dianggarkan sampai saat ini. Sebenarnya, program e-KTP itu penerapannya dikendalikan oleh Kemendagri," katanya.


Pelaksanaannya pun, katanya, melibatkan banyak rekanan yang masuk dalam konsorsium. Sebab, bantuan dari pemerintah pusat untuk program e-KTP di Kota Malang hanya Rp 25 miliar.


Anggaran sebanyak itu, kata Rachman, untuk membangun jaringan dan peralatan dalam melayani e-KTP bagi sekitar 677 warga Kota Malang. "Setiap warga yang mendapatkan pelayanan e-KTP rata-rata mendapat bantuan sekitar Rp 35.000. Sehingga, total pembiayaan bantuan pusat itu sekitar Rp 25 miliar," katanya.


Sementara Pemkot Malang sendiri, katanya, harus menyiapkan dana untuk operasionalnya. Dana yang dibutuhkan, kata dia, sekitar Rp 1,9 miliar. Dana sebanyak itu dialokasikan untuk menambah daya listrik di tiap-tiap kecamatan, cetak undangan, dan honor bagi 100 operator serta tenaga penunjang.


"Meski dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,9 miliar, menurut perhitungan realistis kami hanya sekitar Rp 1,7 miliar. Makanya, kami mengajukan sebanyak itu. Apalagi, dalam APBD sudah ada anggaran sekitar Rp 185 juta. Sehingga, kebutuhan yang harus diajukan lewat PAK nanti sekitar Rp 1,5 miliar," jelasnya.


Ironinya, PAK itu baru dibahas sekitar September atau Oktober 2011. Padahal, program e-KTP itu sudah dijadwalkan mulai 1 Agustus 2011 mendatang. "Ini yang membuat kita harus putar otak dan saya khawatir tak bisa direalisasikan," katanya.


sumber : http://regional.kompas.com/read/2011/07/28/20370299/Kurang.Dana.E-KTP.Terancam.Tak.Jalan

Uang Rp 25 Ribu Dorong Peserta Ikut Sosialisasi E KTP

Posted by [email protected] on July 28, 2011 at 11:22 PM Comments comments (0)

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Upaya memantapkan program penerapan E KTP (Kartu Tanda Penduduk), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggelar sosialisasi teknis E KTP.




Pantauan Tribun Manado, pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan di Balai Pertemuan Umum Pemerintah Kota (Pemko) Bitung. Acara dimulai sekitar pukul 08.00 Wita, Rabu (27/7/2011).


Peserta yang hadir dari kalangan masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan para lurah yang ada di Bitung.


Antusiasme peserta yang hadir terbilang besar, berkisar seratusan orang. Ini sebab peserta yang hadir diberikan uang apresiasi kehadiran sebesar Rp 25 ribu.


"Mereka yang ikut kami beri uang transportasi walau tidak banyak. Hanya Rp 25 ribu," ujar seorang petugas absensi sosialisasi Discapil Bitung yang tidak ingin disebutkan namanya.


Samuel, warga Madidir Unet menuturkan, ikut sosialisasi sangat berguna bagi peningkatan wawasan E KTP. "Penasaran mau tahu apa itu E KTP. Barang baru harus cari tahu," ungkapnya sambil menambahkan rasa ucap terima kasih atas pemberian uang apresiasi ke panitia sosialisasi.


Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Wellem Muaya, menuturkan, sosialisasi terus genjar dilakukan agar sebelum penerapan sistem E KTP warga masyarakat tidak akan asing lagi. "Kami targetkan penggunaan E KTP rampung di akhir tahun," ujarnya.


Ia menambahkan, sosialisasi tersebut dalam rangka persiapan dan pemantapan penerapan KTP elektronik kepada penduduk Kota Bitung yang wajib KTP agar dapat diketahui dan pelaksanaannya dapat berlangsung sukses.


"Kota Bitung terpilih di antara 197 Kab/Kota untuk pilot project e-KTP tahun 2011 ini, sehingga pelaksanaannya harus sukses", kata Wellem.


Berdasar data yang berhasil dihimpun Dinas Capil Bitung terdapat 149.314 orang wajib KTP per 31 Desember 2011 yang harus memiliki e-KTP ini.


Rencananya pelaksanaan penerbitan e-KTP akan berlangsung sampai 30 November 2011 dan biayanya gratis, sementara wajib KTP mengurusnya di tahun 2012 akan dikenakan biaya administrasi yang berlaku sesuai ketentuan.


Sekertaris Kota Daerah Bitung, Edison Humiang menegaskan, para wajib KTP Kota Bitung diharapkan segera mengurus penerbitan KTP elektronik sebagai pemenuhan keperluan administrasi kependudukan yang baik.


"KTP elektronik mendesak untuk diberlakukan dengan alasan untuk administrasi kependudukan yang baik dan benar, diperlukan untuk data pemilihan umum nantinya, dan lain sebagainya," ungkapnya. (bdi)


sumber : http://manado.tribunnews.com/2011/07/27/uang-rp-25-ribu-dorong-peserta-ikut-sosialisasi-e-ktp

4.000 Operator e- KTP Disebar

Posted by [email protected] on July 28, 2011 at 9:45 PM Comments comments (0)

JAKARTA? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyebar 4.000 operator ke 2.348 kecamatan di 197 kabupaten/ kota yang melaksanakan program pengadaan dan input data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Para operator terlatih ini mulai didistribusikan ke kecamatan pada 1 Agustus 2011.?Mereka bertugas mengendalikan operasional sistem e-KTP.Sebelum itu,pada 28?29 Juli 2011,mereka akan kita beri bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta,? tegas Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil)




Kemendagri Irman seusai menyaksikan uji coba input data dan sistem jaringan e-KTP di Kelurahan Menteng,Jakarta,kemarin. Menurut Irman, dengan adanya operator terlatih ini, maka antisipasi terhadap eror dan kerusakan sistem bisa ditanggulangi sejak awal.Penyebaran operator ini dilakukan bersamaan dengan pendistribusian perangkat peralatan sistem e-KTP di 197 kabupaten/ kota. ?Setelah itu kita akan bentuk tim ahli di tiap kabupaten/ kota serta tim ahli pusat sebanyak 400 orang yang dipimpin BPPT dan ahli dari kampus ITB, UI, UGM, dan lain-lain,? paparnya. Program e-KTP, ujarnya, resmi dimulai pada Agustus 2011. Adapun, proses yang dilakukan di Jakarta kemarin hanyalah uji coba untuk memastikan bahwa sistemnya berjalan sesuai rencana. Irman menilai, uji coba sistem jaringan dan input data e-KTP di Jakarta berjalan sesuai rencana.


Karena itu, dirinya tidak lagi ragu mengirimkan perangkat dan sistem jaringan ini ke kecamatan- kecamatan di 197 daerah. Irman juga mengaku puas atas uji coba perangkat e-KTP. Menurut dia, proses pengambilan data biometrik, pengambilan sidik jari, retina, serta foto dalam uji coba hanya membutuhkan waktu 2 menit 11 detik. Angka ini,jelasnya,jauh lebih cepat dibandingkan kalkulasi sebelumnya,di mana input data satu orang memakan waktu empat menit.


Irman menjelaskan, pengambilan data penduduk untuk e-KTP memakai basis data domisili. Karena itu, setiap penduduk yang sudah setahun tinggal di daerah akan dimasukkan sebagai warga daerah di mana dia tinggal.?Jadi, basisnya bukan daerah asalnya. Misalnya, mahasiswa dari Papua yang kuliah di Jakarta setahun lebih. Maka,dia masuk e- KTP Jakarta,tidak masuk wilayah Papua,?tandasnya.


Terkait masyarakat urban yang tidak memiliki tempat tinggal sah,Irman mengatakan, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua bupati/wali kota agar menyelesaikan masalah penduduk yang tidak berizin tinggal ini. Sebab, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan.


Meski demikian, ungkapnya, masalah ini tidak lantas diserahkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah. Sebab, dalam salah satu klausul di UU ini ditegaskan bahwa masyarakat diharuskan melapor ke Dinas Kependudukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.? Karena itu, kemudian dikeluarkan surat edaran Mendagri agar kepala daerah turun tangan mengatasi masalah ini. Soal teknisnya, kita serahkan pada daerah karena merekalah yang tahu persoalannya,? ungkap Irman. Mengenai anggaran, Irman menjelaskan, pada 2011 ini total anggaran disiapkan sebesar Rp2,468 triliun. Masingmasing untuk penerapan e- KTP di 197 kabupaten/kota (2.348 kecamatan) serta untuk penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal di 168 kabupaten/kota.


Adapun, pada 2012 dilakukan penerapan e-KTP di 300 kabupaten/ kota (94.241 kecamatan) dengan jumlah anggaran Rp3,872 triliun. Untuk tahun 2010,Kemendagri bersama pemerintah daerah sudah melakukan pemutakhiran data penduduk dan penertiban NIK di 329 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran Rp384 miliar. Dengan demikian, program SIAK dan e-KTP diperkirakan menelan dana total Rp6,72 triliun.


Sementara itu, dari pantauan SINDO, perlengkapan dan peralatan pembuatan e-KTP di DKI Jakarta belum terdistribusi seluruhnya. Padahal,Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan distribusi 707 perangkat komputer sudah tiba di 267 kelurahan di Jakarta pada pukul 13.00 WIB kemarin. Bahkan, jaringan juga belum seluruhnya dilakukan pemasangan meski dijadwalkan selesai pada 31 Juli 2011. Sedangkan, pada awal Agustus 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sudah melayani e-KTP untuk 7.498.272 wajib KTP di Jakarta.


Lurah Ragunan Rahmat Basuki mengungkapkan, hingga kemarin pukul 16.00 WIB belum seluruh peralatan tiba di kelurahannya. ?Baru satu PC saja yang tiba dan dua monitor. Wilayah kami memerlukan empat set peralatan,? paparnya. Menurut dia,ada sekitar 40.000 warga wajib KTP dari 60.000 warga di kelurahannya yang harus dilayani.


Senada diungkapkan Lurah Cilandak Barat Mundari. Menurut dia, hingga kemarin Kelurahan Cilandak Barat juga belum menerima kiriman peralatan e-KTP. ?Sesuai jadwal katanya antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB tapi hingga sore belum juga datang,?ungkapnya. (mohammad sahlan/ isfari hikmat)


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/416214/


Rss_feed

Camat Cikembar Saat Ini :




HJ. LINA EVELIN MARLINA, S. IP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 196703111987032002

Ngobrol Yuk !!!