KECAMATAN CIKEMBAR

Profil & Potensi
Kecamatan Cikembar
Kabupaten Sukabumi

Berita Kita

4.000 Operator e- KTP Disebar

Posted by [email protected] on July 28, 2011 at 9:45 PM

JAKARTA? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyebar 4.000 operator ke 2.348 kecamatan di 197 kabupaten/ kota yang melaksanakan program pengadaan dan input data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Para operator terlatih ini mulai didistribusikan ke kecamatan pada 1 Agustus 2011.?Mereka bertugas mengendalikan operasional sistem e-KTP.Sebelum itu,pada 28?29 Juli 2011,mereka akan kita beri bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta,? tegas Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil)




Kemendagri Irman seusai menyaksikan uji coba input data dan sistem jaringan e-KTP di Kelurahan Menteng,Jakarta,kemarin. Menurut Irman, dengan adanya operator terlatih ini, maka antisipasi terhadap eror dan kerusakan sistem bisa ditanggulangi sejak awal.Penyebaran operator ini dilakukan bersamaan dengan pendistribusian perangkat peralatan sistem e-KTP di 197 kabupaten/ kota. ?Setelah itu kita akan bentuk tim ahli di tiap kabupaten/ kota serta tim ahli pusat sebanyak 400 orang yang dipimpin BPPT dan ahli dari kampus ITB, UI, UGM, dan lain-lain,? paparnya. Program e-KTP, ujarnya, resmi dimulai pada Agustus 2011. Adapun, proses yang dilakukan di Jakarta kemarin hanyalah uji coba untuk memastikan bahwa sistemnya berjalan sesuai rencana. Irman menilai, uji coba sistem jaringan dan input data e-KTP di Jakarta berjalan sesuai rencana.


Karena itu, dirinya tidak lagi ragu mengirimkan perangkat dan sistem jaringan ini ke kecamatan- kecamatan di 197 daerah. Irman juga mengaku puas atas uji coba perangkat e-KTP. Menurut dia, proses pengambilan data biometrik, pengambilan sidik jari, retina, serta foto dalam uji coba hanya membutuhkan waktu 2 menit 11 detik. Angka ini,jelasnya,jauh lebih cepat dibandingkan kalkulasi sebelumnya,di mana input data satu orang memakan waktu empat menit.


Irman menjelaskan, pengambilan data penduduk untuk e-KTP memakai basis data domisili. Karena itu, setiap penduduk yang sudah setahun tinggal di daerah akan dimasukkan sebagai warga daerah di mana dia tinggal.?Jadi, basisnya bukan daerah asalnya. Misalnya, mahasiswa dari Papua yang kuliah di Jakarta setahun lebih. Maka,dia masuk e- KTP Jakarta,tidak masuk wilayah Papua,?tandasnya.


Terkait masyarakat urban yang tidak memiliki tempat tinggal sah,Irman mengatakan, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua bupati/wali kota agar menyelesaikan masalah penduduk yang tidak berizin tinggal ini. Sebab, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan.


Meski demikian, ungkapnya, masalah ini tidak lantas diserahkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah. Sebab, dalam salah satu klausul di UU ini ditegaskan bahwa masyarakat diharuskan melapor ke Dinas Kependudukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.? Karena itu, kemudian dikeluarkan surat edaran Mendagri agar kepala daerah turun tangan mengatasi masalah ini. Soal teknisnya, kita serahkan pada daerah karena merekalah yang tahu persoalannya,? ungkap Irman. Mengenai anggaran, Irman menjelaskan, pada 2011 ini total anggaran disiapkan sebesar Rp2,468 triliun. Masingmasing untuk penerapan e- KTP di 197 kabupaten/kota (2.348 kecamatan) serta untuk penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal di 168 kabupaten/kota.


Adapun, pada 2012 dilakukan penerapan e-KTP di 300 kabupaten/ kota (94.241 kecamatan) dengan jumlah anggaran Rp3,872 triliun. Untuk tahun 2010,Kemendagri bersama pemerintah daerah sudah melakukan pemutakhiran data penduduk dan penertiban NIK di 329 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran Rp384 miliar. Dengan demikian, program SIAK dan e-KTP diperkirakan menelan dana total Rp6,72 triliun.


Sementara itu, dari pantauan SINDO, perlengkapan dan peralatan pembuatan e-KTP di DKI Jakarta belum terdistribusi seluruhnya. Padahal,Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan distribusi 707 perangkat komputer sudah tiba di 267 kelurahan di Jakarta pada pukul 13.00 WIB kemarin. Bahkan, jaringan juga belum seluruhnya dilakukan pemasangan meski dijadwalkan selesai pada 31 Juli 2011. Sedangkan, pada awal Agustus 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sudah melayani e-KTP untuk 7.498.272 wajib KTP di Jakarta.


Lurah Ragunan Rahmat Basuki mengungkapkan, hingga kemarin pukul 16.00 WIB belum seluruh peralatan tiba di kelurahannya. ?Baru satu PC saja yang tiba dan dua monitor. Wilayah kami memerlukan empat set peralatan,? paparnya. Menurut dia,ada sekitar 40.000 warga wajib KTP dari 60.000 warga di kelurahannya yang harus dilayani.


Senada diungkapkan Lurah Cilandak Barat Mundari. Menurut dia, hingga kemarin Kelurahan Cilandak Barat juga belum menerima kiriman peralatan e-KTP. ?Sesuai jadwal katanya antara pukul 07.00 hingga 13.00 WIB tapi hingga sore belum juga datang,?ungkapnya. (mohammad sahlan/ isfari hikmat)


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/416214/

Categories: Pemerintahan

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Camat Cikembar Saat Ini :




HJ. LINA EVELIN MARLINA, S. IP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 196703111987032002

Recent Blog Entries